(0254) 8480010   |    dpmptsp@bantenprov.go.id

Jokowi Perlu Tinjau Tim Ekonomi Agar Investasi Moncer

Jokowi Perlu Tinjau Tim Ekonomi Agar Investasi Moncer

Jokowi kesal. Segala upaya yang dilakukan pemerintahannya agar kinerja investasi dan ekspor dalam negeri membaik belum sesuai harapannya.
Dalam rapat terbatas yang digelar pekan ini, ia bahkan menumpahkan kekesalannya kepada para menterinya. Dengan nada tinggi, Jokowi mengatakan pemerintahannya sudah enam kali menggelar rapat terbatas untuk memperbaiki kinerja investasi dan ekspor, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan ekspor, investasi adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan. Kebijakan investasi, urusan perizinan menurut saya sampai saat ini tidak ada tendangannya apa-apa," tuturnya dengan nada tinggi di depan peserta rapat, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Keuangan Sri Mulyani Rabu (21/6).

Ini bukan yang pertama. Kemarahan juga pernah diungkapkan Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional BKPM pada Maret lalu.

Saking marahnya, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong bahkan mengatakan Jokowi sempat mengeluarkan kata 'bodoh' karena kinerja investasi dan ekspor tak kunjung membaik. 

"Saya lumayan kaget karena kemarin di acara Rakornas BKPM dalam sambutannya Presiden mengeluhkan neraca dagang, kekalahan investasi, sampai keluar dari mulut beliau kata 'bodoh'," katanya waktu itu.

Ekonom PT Bank Central Asia (Persero) Tbk David Sumual mengatakan kekecewaan Jokowi tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya, di tengah sejumlah paket kebijakan ekonomi yang diterbitkannya, tren investasi dalam negeri justru cenderung turun sejak kuartal II tahun lalu.

Data BKPM, pertumbuhan investasi melambat dari yang 2017 masih di atas 10 persen menjadi 4 persen pada 2018 kemarin. Penurunan tersebut cenderung berbanding terbalik dengan pertumbuhan investasi langsung di negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang justru menunjukkan peningkatan. 

"Malaysia kuartal I 2019 kemarin tumbuh 127 persen. Thailand juga naik. Bahkan negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah dari Indonesia Filipina, Myanmar, dan Kamboja investasinya juga naik. Jadi memang kita masih lambat," katanya kepada 
CNNIndonesia.com, Jumat (21/6).

David mengatakan masalah penghambat investasi yang terjadi di Indonesia sebenarnya klasik, masih soal birokrasi yang rumit dan tumpang tindihnya regulasi. Apalagi, tingkat koordinasi antar kementerian dengan kementerian atau kementerian dengan daerah yang buruk. Ini membuat kebijakan investasi yang sebenarnya sudah dirumuskan dengan baik, gagal dilaksanakan.[]


 

Share :