(0254) 8480010 | HELP DESK OSS BANTEN (0813-8482-7079)   |    dpmptsp@bantenprov.go.id

Gali Potensi Investasi, DPMPTSP Banten Bakal Bentuk Forum BUMD

Gali Potensi Investasi, DPMPTSP Banten Bakal Bentuk Forum BUMD

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di Banten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten terus memperkuat jejaring sinergitas antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan membentuk forum BUMD dari beberapa daerah di Indonesia. Sebut saja  BUMD Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Kerjasama tersebut bertujuan untuk menggali peluang investasi di Banten.

Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Wahyu Wardhana menjelaskan, dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan usahanya melalui BUMD diharapkan bisa mengurangi kesenjangan perekonomian sekaligus memiliki berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Peningkatan jaringan ini dapat berjalan dengan optimal apabila antar BUMD memiliki kesadaran saling membutuhkan sehingga komitmen dalam meningkatkan laju ekonomi bisa berjalan dengan baik. Banten bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat akan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan mendukung program BUMD,” kata Wahyu saat membuka forum peningkatan jaringan antar BUMD Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (27/8).

Dijelaskannya, peran BUMD harus bisa diandalkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat membantu pemerintah sekaligus bermanfaat bagi pertumbuhan kinerja perusahaan di wilayah Propinsi Banten, terutama untuk usaha kecil menengah. Banten sendiri memiliki 52 BUMD yang tersebar di kabupaten/kota diantaranya 3 BUMD dimiliki provinsi PT BGD, Bank Banten dan Jamkrida, 4 BUMD Kabupaten Serang,  10 BUMD Pandeglang. 14 BUMD Kabupaten Lebak, 16 BUMD Kabupaten Tangerang, 2 BUMD Kota Tangerang dan 3 BUMD Kota Cilegon.

“Melalui pengingkatan kualitas program BUMD kita harapkan bisa mengurangi angka pengangguran, mengaktifkan produk barang dan jasa yang berkualitas, mengontrol produk harga sehingga bisa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk masyarakat Provinsi Banten,” jelas Sentot.

Untuk kepemilikan modal BUMD sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Poin 40 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Adapun pentingnya investasi di BUMD yaitu mempunyai kepihakan potensi daerah yang memiliki pola yang sudah tercantum di UU dengan dasar dari kemitraan atau kerjasamaa yang biasanya dilakukan dengan nota kesepahaman atau MoU yang memiliki subyek dan obyek yang dikerjasamakan dan pembahasan ruang lingkup seperti  pembiayaan dan periode atau jangka waktu yang ditentukan.

Untuk memikat pasar, pemerintah saat ini memiliki 50 jenis bidang usaha yang dapat dikerjasamakan atau bermitra. Disamping itu juga dilakukan pembinaan BUMD melalui Training atau Capacity Building yang dapat menghasilkan produk berkesinambungan yang memenuhi kualitas dan kuantitas.[]

Share :