(0254) 8480010   |    dpmptsp@bantenprov.go.id

BKPM Hadirkan Sistem PIR untuk Dorong Pemerataan Investasi

BKPM Hadirkan Sistem PIR untuk Dorong Pemerataan Investasi
Pemerintah terus berupaya untuk menjadikan investasi dan ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi domestik. Terkait itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperbarui konten informasi potensi investasi pada Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR).

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, dalam situs SIPID sebelumnya, informasi terbatas dan sebagian besar daerah belum melakukan update data, sehingga informasi yang ada tidak bisa dijadikan referensi oleh investor. Sementara dalam memutuskan investasi di suatu daerah, investor membutuhkan informasi investasi yang mudah diakses dan komprehensif dalam satu situs.

“Hal itu kemudian akan dijawab oleh Potensi Investasi Regional yang berbasiskan geospasial dengan update data host to host dengan kementerian dan lembaga (K/L) serta asosiasi usaha, seperti Himpunan Kawasan Industri (HKI)," ucap Thomas dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (5/10).

Pemerintah, kata dia, sudah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan investasi yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, pemberian berbagai insentif investasi yaitu fasilitas importasi mesin peralatan dan bahan baku penolong, fasilitas pengurangan pajak (tax allowance, tax holiday, dan super deduction), serta kemudahan lain. 

Sementara itu, Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM Iwan Suryana mengatakan, informasi potensi investasi sudah ditayangkan dalam website BKPM dengan nama situs SIPID. Update data dilakukan oleh masing-masing daerah, namun ternyata sebagian besar daerah belum melakukan update. “Karena itulah kami rombak, menjadi Potensi Investasi Regional (PIR).

Informasi yang dimuat antara lain why Indonesia, peluang investasi, insentif, perizinan OSS, infrastruktur, dan potensi perusahaan yang siap bermitra dengan update data kerja sama/link antar-K/L dan asosiasi usaha," jelas dia. Berdasarkan data sebaran investasi, menurut Iwan, 60% masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 40% di luar Pulau Jawa. Sedangkan antara 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, kegiatan investasi terkonsentrasi hanya di sekitar 30 kabupaten/kota, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan ekonomi semakin lebar antardaerah.

“Salah satu masalah yang dihadapi investor untuk melakukan penjajakan investasi adalah minimnya informasi mengenai potensi investasi dan dukungan infrastruktur di daerah,” ucap Iwan.

Ia mengatakan  untuk mendorong persaingan antardaerah dalam mengangkat potensi investasi dan melakukan update data pada situs PIR, maka ditampilkan focusing lima provinsi yang sangat menjanjikan dan ramah investasi, yang setiap tiga bulan akan disirkulasi untuk didorong menjadi champion investasi regional.

“Tahap pertama focusing investasi adalah Regional Jawa, yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ucap Iwan.   Reformasi Kebijakan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjadja Kamdani mengatakan, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah investasi, yang intinya Indonesia harus lebih berani dan cepat dalam mereformasi kebijakan investasi dan ekonomi nasional.

Masalah perizinan usaha, kata dia, harus jauh lebih sedikit, lebih mudah, cepat dan tepat waktu dalam pemrosesannya. Pemerintah juga harus menyelesaikan masalah konflik regulasi dan koordinasi antarpemerintah di tingkat nasional dan daerah. “Perlu juga diciptakan task force khusus untuk memastikan tidak ada bottlenecking dalam realisasi investasi,” ucap Shinta.

Selain itu, pemerintah harus lebih disiplin dan konsisten melaksanakan reformasi. Jangan sampai reformasi di satu kebijakan tetapi kemudian membuat dua sampai tiga kebijakan baru yang justru menghambat. Di level teknis, aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha juga perlu aktif menjadi lebih service oriented, terbuka, dan fleksibel mengakomodasi kebutuhan investor.
“Khususnya untuk melakukan aktivitas usaha sehingga investor dan pelaku usaha betul-betul merasa nyaman dan tertarik untuk melakukan kegiatan usaha lebih banyak di Indonesia,” pungkas Shinta.[]
Share :