(0254) 8480010 | HELP DESK OSS BANTEN (081384827079)   |    dpmptsp@bantenprov.go.id

BI Optimistis Ekonomi Indonesia 2020 Lebih Ekspansif

BI Optimistis Ekonomi Indonesia 2020 Lebih Ekspansif

Bank Indonesia meyakini, pada 2020 perekonomian Indonesia bisa ekspansif seiring dengan berkurangnya sikap wait and see pelaku usaha. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Endy Dwi Tjahjono menyatakan sampai dengan kuartal III/2019, investasi di Indonesia memang masih tumbuh melambat akibat sikap wait and see dari pelaku usaha.

“Memang waktu awal 2019 mereka [pelaku usaha] wait and see menunggu pemilu, siapa yang akan jadi pemenang setelah ada pemenang mereka tunggu menteri. Setelah menteri siapa, mereka menunggu programnya seperti apa, jadi wait and see dan sampai saat ini masih ada,” ujar Endy di Ayana Hotel, Senin (9/12/2019).

Dia memerinci, berdasarkan data Indeks Tendensi Bisnis (ITB) terus menurun terutama komponen profit corporate. Selain itu juga tingkat investasi menurun dari pengeluaran capex masih rendah. Faktor lain, kata Endy, data mengenai order dari luar negeri juga masih belum ada perbaikan sehingga memang berbagai faktor mendorong pengusaha untuk wait and see.

“Maka 2020 bisa membaik terutama dari sektor properti yang sekarang menggeliat dan ke depan lebih menggeliat, lalu kelanjutan PSN dan juga pembangunan smelter di beberapa daerah di Morowali, di Gresik, juga termasuk kelanjutan proyek listrik megawatt,” kata Endy.

Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto menyatakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun ini memang tumbuhnya melambat 4,9%. Dia mengaku, tidak banyak faktor yang sebenarnya menghambat investasi, tetapi karena banyaknya wait and see. Selain itu, dari sektor pengeluaran pemerintahan atau government spending juga hanya 0,98% tumbuh lambat akibat pergantian kabinet.

Dia memerinci, salah satu sumber perlambatan PMTB berasal dari sektor manufaktur. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir, kata Ryan, sektor industri pengolahan ke pembentukan PMTB hanya 20%. Padahal kontribusi manufaktur bisa mencapai 30%. Hal ini selaras dengan angka Prompt Manufacturing Index (PMI) November 2019 berada pada level 48,2. Dengan demikian, kondisi manufaktur Indonesia memang tumbuh melambat, sehingga dibutuhkan insentif untuk mendorong sektor manufaktur.

“Sesungguhnya, suku bunga kita sudah turun terus yang sekarang dibutuhkan policy pemerintah terutama fiskal. Tax deductible harus real jangan menunggu terus,” ujar Ryan.

Ryan menilai, saat ini suasana kebatinan para pelaku usaha masih terus menunggu. Hal tersebut tidak akan baik jika terlalu lama menunggu karena negara tetangga yang akan memanfaatkan peluang pertumbuhan di tengah badai perdang dagang. Misalnya salah satu negara yang mendapat manfaat dari perang dagang adalah Vietnam. Dia menyebut mereka sudah lama melakukan reformasi birokrasi dalam ekonomi dan menarik investasi.

“Untuk PMTB kalau negara lain tahan diri tak invest ke Indonesia, kita punya PMDN sebagai modal lain. Ini tinggal bagaimana pemerintah bisa membangun level confidence dari pelaku usaha agar invest dan invest,” paparnya.

Dia mengambil contoh, pentingnya PMDN dalam bentuk joint venture untuk pembangunan properti dan infrastruktur. Selain itu, ke depan penting bagi pemerintah untuk serius mencapai level Ease on Doing Business (EoDB) di peringkat 40, dari level saat ini di peringkat 73.

“Kalau ini bisa terwujud, investasi asing akan masuk jika kita kasih karpet merah saja,” pungkasnya.

Saat ini yang sudah cukup menjadi contoh baik dalam negeri dalam Kawasan Industri Kendal, di Jawa Tengah. Pasalnya, akan ada 56 korporasi besar yang akan masuk di sana. Saat ini baru sekitar 6 perusahaan resmi mendaftarkan diri.

Ryan menilai, yang membuat investor tertarik ke Kendal adalah pembangunan pelabuhan internasional yang memudahkan arus transportasi.

“Pelabuhan internasional di Kendal itu contoh joint venture, di mana 49% Temasek, dan 51% adalah Jababeka. 2016 ditandatangani bersama, Perdana Menteri Singapura dan Presiden Jokowi.” Jelas Ryan.[]

Share :