KONSULTASI : OSS (08116774642), SIPEKA (081325778089), WHATSAPP PENGADUAN (082110997721)   |    dpmptsp@bantenprov.go.id

Keberdayaan Konsumen Indonesia Masih Relatif Rendah

Keberdayaan Konsumen Indonesia Masih Relatif Rendah

Negara dinilai belum mampu hadir secara maksimal untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satu indikatornya adalah jumlah kasus pengaduan konsumen yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Demikian diungkapkan Ketua Assosiasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jawa Barat (Jabar) yang juga Ketua Himpunan Lembaga Konsumen (HLKI) Jabar Banten Jakarta, Firman Turmantara Endipradja, di Bandung, Senin 20 April 2020. Seperti diketahui, sejak 2013, 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas).

"Indikator lainnya adalah masih banyaknya sengketa konsumen yang belum tuntas dan masih maraknya kriminalisasi terhadap konsumen yang kritis," tuturnya.

Di sisi lain, menurut dia, masih banyak konsumen yang belum memahami hak dan kewajibannya. Akibatnya, banyak permasalahan yang tidak dilaporkan, walaupun faktanya merugikan konsumen.

"Secara umum keberdayaan konsumen Indonesia masih relatif rendah," kata Firman.

Padahal, menurut dia, konsumen adalah kekuatan besar bagi suatu negara dalam membangun perekonomian. Ia menilai, suatu negara yang tidak hadir dalam melindungi konsumen ibarat menunggu bom waktu.

Oleh karena itu, menurut dia, negara wajib memberikan perlindungan penuh terhadap konsumen. Hak konsumen telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan diakui secara internasional. 

"Peringatan Harkonas merupakan momentum untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban konsumen, meningkatkan kecerdasan dan kemandirian konsumen, serta meningkatkan nasionalisme dan jiwa sosial kemanusiaan," tuturnya.

Apalagi, menurut Firman, seiring dengan perkembangan tekonologi dan disrupsi digital, tantangan perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Belum lagi dengan pengaruh perubahan ekonomi global dan lingkungan.

Salah satu kasus pelanggaran hak konsumen yang mendesak untuk diselesaikan saat ini, menurut dia, adalah Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada kasus ini, selain masalah iuran dan pelayanan, konsumen juga dihadapkan dengan ancaman pemberhentian layanan public, jika menunggak iuran BPJS Kesehatan.

"Hingga saat ini nominal iuran peserta BPJS Kesehatan masih belum diturunkan. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran yang berlaku per 1 Januari 2020," kata Firman.

Di sisi lain, menurut dia, keluhan akan pelayanan BPJS Kesehatan masih terus bermunculan. Bukan hanya kualitas pelayanan, konsumen juga banyak mengeluhkan kualitas dan ketersediaan obat.

"Contoh kasus lainnya adalah belum dipenuhinya hak-hak konsumen, akibat penipuan yang dilakukan perusahan investasi bodong dan hak-hak konsumen akibat gagal bayar oleh perusahaan asuransi pemerintah, seperti Bumiputera, Jiwasraya, dan Asabri," tuturnya.

Belum lagi, menurut dia, upaya penguatan lembaga/badan-badan perlindungan konsumen, seperti BPSK dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang belum memperoleh perhatian serius pemerintah.

Persoalan lain adalah belum selesainya "pekerjaan rumah" pengalihan peraturan perlindungan konsumen dari kabupaten/kota ke provinsi dan belum selarasnya harmonisasi UUPK dengan UU lain.

Share :