Tupoksi Kepala Dinas


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD, Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Penanaman Modal, serta Bidang Pelayanan

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; 
  5. Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  7. Merumuskan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu; 
  8. Menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  9. Menerbitkan Keputusan tentang perizinan dan non  perizinan;
  10. Membuat Peta Potensi investasi Provinsi;
  11. Menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  12. Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
  13. Mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan penamaman modal  yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi;
  14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
  16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan