Pemprov Banten Siap Berikan Pelayanan Prima untuk Investor


Letak  Banten yang strategis secara  geografis dan potensi alam saja tidak cukup dalam menggaet investor. Faktor penting lainnya adalah soal pelayanan dalam melayani setiap calon investor yang datang. Pelayanan perizinan yang baik jadi kunci penting dalam mendongkrak investasi daerah. Sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Banten terus memberikan pelayanan prima pada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik.

Penyelenggaraan PTSP Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten  Nomor : 570/Kep.35-Huk/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap  terbitnya  dokumen dilakukan dalam satu tempat, metode pelayanan seperti ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang mengajukan dikernakan dengan pelayanan yang diberikan oleh PTSP menjadikan proses pembuatan izin menjadi lebih cepat, mudah,tansparan, pasti dan tidak dikenakan biaya dalam bentuk apapun.

Dengan terpusatnya seluruh perizinan didalam satu tempat  menjadikan akses masyarakat dalam  memperoleh data dan informasi perizinan menjadi leluasa dan mengurangi hambatan – hambatan dalam mengajukan perizinan. Salah satu poin terpenting yang terdapat dalam  PTSP merupakan menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan agar tercapai kemudahan dalam mengajukan perizinan dan kemudahan dalam memproses izin sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan izin dapat lebih cepat hal ini sesuai dengan Undang–Undang Penanaman  modal Tahun 2007 terntang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 2007 Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Provinsi Banten Wahyu Wardhana menyadari pentingnya kemudahan birokrasi dalam melayani para calon investor.  Pada kesempatan tekni PTSP Provinsi Banten Tahun 2017, beberapa waktu lalu, Wahyu menegaskan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas untuk menerbitkan dan membatalkan izin, bukan sebagai lembaga regulator. Sehingga perangkat daerah yang secara teknis terkait PTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan teknis pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan tugasnya.

DPMPTSP Banten  sendiri melayani penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. Sementara itu, urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan  di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat dalam hal ini oleh BKPM RI.

Pelayanan Prima terhadap berbagai perizinan ini juga tidak terlepas dari itikad para penyelenggara pemerintahan di Banten dalam menjalankan  koordinasi, supervisi dan pencegahan (Kopsugah) yang merupakan komitmen bersama antara

Komitmen Pemerintah Provinsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintah (BPKP).  Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen  dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan membuat rencana aksi.  Sampai dengan bulan Desember 2016 progres Pemprov Banten telah selesai menindaklanjuti 49  dari 74 rencana aksi yang disusun. Sementara sisanya masih akan diselesaikan pada tahun 2017. Salah satu pokok dari aksi pencegahan korupsi terintegrasi itu ialah persoalan pelayanan perizinan. Penyelenggaraan PTSP yang memutus mata rantai perizinan diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dengan mencegah praktik pencaloan baik internal maupun eksternal.[Adv]

 

Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan